PROGRAM SAFARI KATARAK

DALAM RANGKA PENANGGULANGAN

GANGGUAN PENGLIHATAN DAN KEBUTAAN (PGPK)

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2010

PROJECT PROPOSAL

I. PENDAHULUAN

 

Gangguan penglihatan dan kebutaan masih menjadi masalah sosial yang cukup besar di Indonesia dan Katarak adalah salah satu penyebab utama dari kebutaan. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat  penyebab  utama kebutaan adalah katarak, kelainan refraksi, Pterigium dan Glaukoma, dari keempatnya, katarak merupakan penyebab kebutaan  yang paling besar dengan “incidence rate” (angka kejadian ) 0,1 %, ini berarti diperkirakan setiap tahunnya terdapat kurang lebih 4363 penderita Katarak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

 

Penanggulangan Gangguan Penglihatan Dan Kebutaan (PGPK) merupakan suatu kegiatan untuk menunjang  Indonesia sehat 2010 dan Vision 2020. PGPK  menjadi program prioritas  dari program  penanggulangan  kebutaan oleh  karena dari data survei Indra Penglihatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1996 menunjukkan  bahwa katarak  merupakan penyebab kebutaan utama, walaupun sulit dilakukan pencegahannya, tetapi penanggulangannya  dengan tehnologi yang berkembang saat ini bisa dilakukan relatif mudah dengan hasil baik .

 

Dari hasil survei tersebut di Provinsi Nusa Tenggara Barat katarak  merupakan penyebab utama dengan “Incidence Rate” ( Angka  kejadian) adalah 0,1%, dengan jumlah penduduk sekarang  sebesar  4. 363.756, ini berarti penduduk yang buta baru karena katarak pertahun mencapai 4.363 orang.

 

Belum lagi  menurut WHO, angka kasus katarak baru sebesar 1 % dari penduduk pertahun, yang berarti terjadi katarak baru sebanyak 43,637 kasus pertahun. Dengan terjadinya peningkatan umur harapan hidup di Indonesia yang berarti penduduk yang mencapai umur 65 tahun bertambah 2 kali lipat, angka prevalensi katarak yang dapat diperkirakan juga akan meningkat dari tahun ketahun.

 

Dengan besaran masalah seperti tersebut, sudah tidak layak lagi  masalah ini ditanggulangi dengan cara menunggu penderita datang ke Rumah Sakit atau Klinik Mata atau Balai Kesehatan Mata Masyarakat. Menurut data  terakhir yang berhasil  dikumpulkan  bahwa operasi katarak yang dilaksanakan   di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan  masih dibawah  1200 opeasi per tahun. Saat ini kebijakan dengan  strategi mendekati sasaran maupun  pemerataan pelayanan kesehatan  mata sampai di Puskesmas yang terintegrasi dengan Program Penangulangan  Gangguan Penglihatan  dan Kebutaan mutlak harus  dilaksanakan  kalau ingin  hasil yang lebih baik.

 

Merujuk sumber daya yang ada  dan dengan koorddinasi yang terpadu disemua tingkat  serta merapatkan barisan dan penegakan komitmen  disemua  sektor, kita yakin hasil ini  dapat kita tingkatkan, setidaknya mengurangi “back log” katarak yaitu sebesar 2300 orang pertahun, bahkan bisa lebih dari itu, hal tersebut dapat kita tangani apabila kita bisa memperkecil hambatan – hambatan yang selama ini dirasakan sangat menghimpit.

 

Balai Kesehatan  Mata Masyarakat  Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kegiatan andalannya  yaitu penjaringan penyakit mata, berkaitan dengan tugas dan fungsinya  sebagai pembina program Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan  Kebutaan (PGPK) diseluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat  bertujuan  memberikan pelayanan kesehatan  mata kepada masyarakat  dengan jangkauan langsung dan sedekat mungkin ditujukan ke masyarakat yang membutuhkan.  Kegiatan  tersebut  bertujuan untuk meningkatkan  cakupan  jumlah operasi katarak, sehingga mengurangi  angka kebutaan  di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diharapkan  pula dapat  mendorong  peran serta  komponen  daerah dalam program pemberantasan  Buta Katarak di daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

 

 

Berdasarkan  Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas terbaru tahun 2009, kegiatan  operasi katarak yang dilakukan oleh Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat ini diluar gedung atau dilapangan tidak didanai oleh jamkesmas pusat.

Selama ini  Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat, sejak berdirinya, mempunyai tupoksi melaksanakan  kegiatan pelayanan diluar gedung dalam upaya mendekati sasaran.

Dengan tidak didanainya  kegiatan operasi katarak luar gedung, kegiatan tersebut  praktis tidak bisa dilanjutkan, sehingga pelaksanaan PGPK yang dicanangkan  selama ini akan mandek. Oleh karenanya dipandang perlu mengusulkan  dana pengganti untuk melaksanakan  tugas pemberantasan  buta katarak  yaitu lewat  “ Dirjen Binkesmas dalam bentuk pendanaan program  Safari katarak dalam rangka program  Penanggulangan Gangguan Penglihatan Dan Kebutaan (PGPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat

 

II. TUJUAN

  • Memberikan pelayanan operasi katarak bagi masyarakat terutama yang kurang mampu.
  • Menurunkan angka kebutaan dan angka kesakitan  mata di Provinsi Nusa Tenggara Barat
  • Meningkatkan jumlah cakupan dan jangkauan pelayanan operasi katarak di Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga  CSR Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat ditingkatkan.
  • Meningkatkan kesadaran  petugas terkait dan masyarakat setempat dalam memecahkan  masalah kesehatan mata  di daerah  masing-masing.
  • Mendapatkan  informasi masalah kesehatan mata dari lokasi kegiatan.
  • Mewujudkan terbentuknya  suatu wilayah  dengan kondisi                “Cataract  Blind Free Zone” dengan berbagai indikator yang telah  ditetapkan.

 

III. LOKASI KEGIATAN DAN SASARAN

 

Lokasi  di Puskesmas  dan Rumah  Sakit pada 10 Kabupaten/Kota wilayah Nusa Tenggara Barat. Sedangkan  untuk  tahun 2010 ini  diutamakan  Kabupaten/Kota  yang cakupan  katarak masih rendah  sedangkan kegiatan  Penanggulangan  Gangguan Penglihatan  dan Kebutaan (PGPK) di Kabupaten/Kota tersebut  aktif dilaksanakan. Untuk hal tersebut  rencana rincian Sebagai Berikut:

 

No Lokasi Kegiatan Target Sasaran Tahun 2010 ( Jumlah Operasi Katatak)
 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

10

 

 

 

Kota Mataram

( di BKMM provinsi NTB)

 

Kabupaten Lombok Barat

( di RSU Patut, Patuh, Pacu)

 

Kabupaten Lombok Tengah

( di Puskesmas Kopang dan Puskesmas Sengkol)

 

Kabupaten Lombok Timur

( di RSU dan Puskesmas)

 

Kabupaten Sumbawa Barat

( di Puskesmas Taliwang)

 

Kabupaten Sumbawa

( di RSU  Kabupaten Sumbawa)

 

Kabupaten Dompu

(di RSU Kabupaten Dompu)

 

Kabupaten Bima

(di RSU Kabupaten Bima)

 

Kota Bima (PUSKESMAS Kota)

 

Kabupaten Lombok Utara

( di Puskesmas Tanjung)

 

 

100

 

 

100

 

 

200

 

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

100

  Jumlah Total 1.100 Mata


IV. SUMBER DAYA

 

 

  1. A. Tenaga Koordinasi

1)          Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat

2)          Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota setempat

3)          Puskesmas setempat

4)          RSU Kabupaten/Kota Setempat

5)          Partisipasi Masyarakat

6)          Residen Dokter Spesialis Mata dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

7)          Dokter Spesialis mata setempat (bila memungkinkan)

  1. B. Pelaksanaan  Screening:

Tim pelaksana Dinas Luar BKMM Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :

  • Dokter Spesialis Mata
  • Dokter Umum
  • Perawat Mahir Mata
  • Refraksionis optisien
  • Residen Dokter Spesialis Mata Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

dibantu tenaga Puskesmas dan tenaga dokter mata setempat ( dari Rumah Sakit  setempat)

 

  1. C. Sarana :
    1. Kamar operasi dan lokasi screening dengan peralatannya  disediakan oleh  puskesmas dan Rumah Sakit Umum setempat
    2. Peralatan operasi dan screening disediakan dan dibawa dari BKMM Provinsi Nusa Tenggara Barat.
    3. Bahan habis pakai, Alat Habis Pakai dan Obat daftar terlampir
    4. Sarana transportasi memakai alat transportasi milik BKMM dengan biaya perjalanan dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat

 

  1. D. Dana :
    1. Transport/akomodasi pelaksanaan Screening Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat  dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun  anggaran yang bersangkutan.
    2. Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak memungut biaya  pemeriksaan kepada penderita (kebijaksanaan diserahkan kepada Puskesmas setempat, antara lain : Biaya retrebusi ).
    3. Untuk Operasi Besar / katarak di alokasikan dari Dana Binkesmas Depkes  RI sebagai  Pengganti  dana Jamkesmas untuk kegiatan luar gedung.

 

V. RENCANA ANGGARAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan operasi  katarak permata dengan sistem paket operasi katarak permata dengan rincian sebagai berikut:

 

  1. Biaya Jasa Medis : dikeluarkan sesuai dengan pos jasa  medis  dengan metode  remunerasi yang telah disepakati bersama.
  2. Biaya Jasa Sarana yang  terdiri dari :

a)      Biaya Operasional BKMM : Dipergunakan  untuk biaya  Jasa Alat dan Biaya Managemen

  1. i.    Biaya Alat Jasa : dikeluarkan untuk biaya perawatan  alat-alat medis  serta  linen untuk pelayanan operasi katarak.
  2. ii.    Biaya Management: dikeluarkan untuk biaya rapat konsultasi, koordinasi, dan rapat-rapat lainnya.

b)      Biaya Operasional Puskesmas : dikeluarkan untuk biaya   pelaksanaan  kegiatan ( Persiapan kamar operasi, biaya case finding, konsumsi dan lembur pegawai Puskesmas)

c)      Biaya Operasional Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota : dikeluarkan untuk biaya  publikasi dan advokasi  kepuskesmas

d)     Biaya Bahan Habis Pakai (BHP) : dipergunakan untuk biaya pembelian obat dan bahan habis pakai untuk pelayanan pasien operasi katarak dan rawat jalan.

e)      Alat Habis Pakai (AHP) : dipergunakan untuk pembelian Lensa Tanam ( IOL) dan Cresent knife dan slit knife.

Dengan biaya paket operasi per mata diusulkan sebesar Rp. 1. 817.484,-      dengan rincian terlampir.

 

VI. LANGKAH-LANGKAH

  1. Persiapan :

  1. Pendekatan kepada instansi terkait Puskesmas, Dinkes Kabupaten/Kota, RSUD / Dokter Mata setempat.
  2. Pengadan sarana / obat-obatan, BHP dan AHP.
  3. Publikasi Kegiatan lewat Puskesmas dan Bidan Desa maupun lewat media masa kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan seluruh Kabupaten/Kota.

 

  1. Pelaksanaan :

  1. Persiapan  di lokasi kegiatan oleh instansi terkait setempat (pengumpulan penderita, menyediakan tempat pemerikasaan, dll)
  2. Pelayanan Kesehatan mata oleh Tim BKMM Provinsi NTB
  3. Merujuk  penderita yang tidak  dapat diatasi  ke RSUD Setempat atau ke BKMM Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  4. Penanganan  lebih lanjut  penderita katarak baik matur  maupun imatur yang terjaring dalam pelaksanaan  kegiatan  dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas.
  5. Pencatatan dan pelaporan penderita oleh tim BKMM dan Puskesmas setempat.


  1. Evaluasi :

    1. Data-data yang di dapat dari formulir  isian diolah dan dianalisis oleh BKMM.
    2. Pelaporan hasil evaluasi ke Sub Dit Indera Dirjen Binkesmas, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas setempat.
    3. Pelaporan Keuangan Program.
    4. Penderita katarak yang terjaring tetap dimonitor oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.